Pencemaran bahan kimia berbahaya pada daerah aliran sungai merupakan ancaman lingkungan hidup serius yang merusak rantai makanan dan membahayakan keselamatan warga sekitar. Penggunaan merkuri dalam aktivitas penambangan emas tanpa izin di sepanjang DAS Sungai Kuantan telah mengakibatkan penumpukan logam berat pada biota air dan sedimen sungai. Menanggapi krisis ekologis yang kian mengkhawatirkan ini, organisasi lingkungan secara aktif mendorong penegakan hukum serta pemulihan fungsi sungai. Pendampingan hukum dan langkah advokasi dari WALHI Aceh menjadi instrumen penting dalam mendesak pemerintah agar segera menghentikan sumber pencemaran dan menyelamatkan ekosistem perairan.

Merkuri atau raksa merupakan zat beracun yang tidak dapat terurai secara alami di dalam ekosistem air. Ketika zat kimia ini masuk ke dalam air, mikroorganisme akan mengubahnya menjadi metilmerkuri yang sangat beracun dan mudah terakumulasi dalam tubuh ikan maupun udang. Masyarakat yang mengonsumsi hasil tangkapan dari sungai terpolusi berisiko tinggi mengalami gangguan saraf, kerusakan organ dalam, hingga dampak kesehatan jangka panjang yang diturunkan kepada generasi mendatang.

Selain kerusakan biota air, hilangnya akses air bersih bagi kebutuhan domestik warga bantaran sungai menjadi dampak sosial yang paling nyata. Ribuan keluarga yang mengandalkan aliran sungai untuk kebutuhan harian kini terpaksa menanggung beban ekonomi tambahan untuk mendapatkan pasokan air layak konsumsi. Kerentanan sosial-ekologis ini menegaskan bahwa kasus pencemaran bukan sekadar isu lingkungan semata, melainkan bentuk pelanggaran terhadap hak dasar warga atas lingkungan yang sehat.

Upaya penyelamatan daerah aliran sungai menuntut pengawasan independen dan dorongan kebijakan pemulihan yang berkesinambungan di tingkat daerah. Kampanye publik dan edukasi kritis yang diusung oleh WALHI Langsa terus menggalang dukungan masyarakat guna menolak praktik eksploitasi alam beracun. Melalui jaringan advokasi, tekanan konsisten diberikan kepada pemerintah daerah dan instansi penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku pencemaran tanpa pandang bulu.

Rangkaian pemulihan sungai harus melibatkan pengujian laboratorium secara berkala terhadap kualitas air serta isolasi wilayah terdampak dari aktivitas penambangan liar. Pemerintah wajib memfasilitasi alih profesi yang aman dan berkelanjutan bagi warga lokal agar tidak bergantung pada sektor penambangan berisiko tinggi. Transisi ekonomi berbasis lingkungan menjadi solusi jangka panjang dalam menghentikan daur ulang pencemaran berbahaya di sepanjang lintasan sungai.

Secara keseluruhan, advokasi pemulihan DAS Sungai Kuantan merupakan komitmen panjang dalam mengembalikan hak atas ekosistem alam yang bersih dan aman. Gerakan keadilan ekologis yang disuarakan oleh WALHI Lhokseumawe mempertegas pentingnya perlindungan bentang alam dari ancaman limbah kimia berbahaya. Dengan penegakan hukum yang tegas, edukasi masyarakat, dan rehabilitasi sungai yang sistematis, keberlanjutan ekosistem perairan dapat diselamatkan demi kesejahteraan hidup masyarakat masa kini dan masa depan.